UHC Award 2023 : Wapres RI Menyerahkan Penghargaan Kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia Berstatus Universal Health Coverage

SANDEQPOSNews.com, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) (14/03/2023), di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).                                                         sandeqposnews.com

Penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada para daerah yang telah melaksanakan program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Hadir mendampingi Wapres RI dalam acara penyerahan penghargaan bergensi di bidang Kesehatan itu, diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Andie Megantara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, dan Para Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajarannya.                                    sandeqposnews.com

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres sangat mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wapres mengatakan dalam sambutannya, Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, adalah mendorong target RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional, red). Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” kata Wapres dalam sambutannya.                                              sandeqposnews.com

“Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia,” ungkap Wapres.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC, juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas Kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” kata Ghufron dalam sambutannya.

Ia menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track (sudah berhasil melaksanakan kegiatan ; melakukan perjalanan/kegiatan, red) dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Hal itu, lanjut Gufron, dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” ujarnya .

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini, kata Gufron, mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

“Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan,” jelasnya.

Baca juga ini :

• UHC Award 2023 : Bupati Majene AST ke Jakarta Memenuhi Undangan dari Menko PMK RI Untuk Menerima Penghargaan UHC Awad 2023
• Pemkab Mamuju Tanggung Pengaktifan 22.138 Peserta BPJS Kesehatan
• Kacab BPJS Kesehatan Polman Ancam Tuntut Wartawan, Terkait Pemberitaan Saat Berlangsung Wawancara

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, Gufron mengungkapkan, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS,” harap Gufron.

Menurutnya, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan.

“Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda. Kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutan Menko PMK, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa selama tahun 2022 telah tercatat kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai 502,8 juta atau 1,4 juta kunjungan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa program JKN telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.                                              sandeqposnews.com

Selama hampir sepuluh tahun program jaminan sosial kesehatan berjalan, telah mencapai cakupan kepesertaan sebesar 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Namun, Menko Muhadjir terus mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional sebesar 98% dari total penduduk Indonesia di tahun 2024.

“Guna memastikan bahwa seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan, pemerintah akan melaksanakan gerakan “Pesiar” untuk menjangkau penduduk belum menjadi peserta Program JKN yang ada di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” kata Menko PMK.

Pesiar merupakan singkatan dari Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi. _Petakan_ yaitu memetakan data penduduk, _Sisir_ dengan mengunjungi wilayah sesuai hasil pemetaan. _Advokasi_ yakni sosialisasi melibatkan aparat desa/kelurahan kepada masyarakat. Dan _Registrasi_ dengan melaksanakan pendaftaran hasil advokasi menjadi peserta JKN.

“Saya berharap seluruh Pemerintah Daerah dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS kesehatan agar pencapain dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC desa/kelurahan,” harap Muhajir.

Sumber Rilis : BPJS Kesehatan/Kemenko PMK
Editor : Daeng Nompo’

Live : Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 Oleh Wapres RI