Molor Hingga 4 Minggu, Bupati Majene AST Berikan Arahan Saat Membuka Resmi Rakor Monev Triwulan ke III 2022
SANDEQPOSNews.com, Majene – Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pembangunan Triwulan ke III 2022 sedianya dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-3 bulan oktober, namun molor dilaksanakan. Rakor Monev triwulan ke III yang diprakarsai oleh Bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene ini, baru dilaksanakan pada minggu ke-4, di ruang pola kantor bupati Jl. Gatoto Subroto, Majene, Sulawesi Barat, Jum’at 15 November 2022,
Acara membahas masalah keuangan dan kinerja para instansi Organisasi Pimpinnan Daerah (OPD) Pemkab Majene terkait peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) itu dibuka langsung oleh Bupati Majene H. Andi Achmad Syukri Tammalele (AST), SE, MM, didampngi wakil bupati Majene Aris Munandar, S.STP, MM, Sekda Majene H. Ardiansyah, S.STP, kepala Bappeda Andi Amriana Chairani, SS,M.Si, Kepala BAKD H. Kasman Kabil, SE, M.Si.
“Kinerja dan pembangunan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi triwulan iii sedianya dilaksanakan paling lambat minggu ke 3 bulan oktober. karena sesuatu dan lain hal sehingga baru dapat kita laksanakan pada hari ini,” kata bupati AST di awal sambutannya.
Bupati AST mengatakan, rapat Monevi yang dilaksanakan hari ini, merupakan upaya pemantauan kegiatan pembangunan dan kinerja masing-masing perangkat daerah baik dari level eselon II, III, dan IV, serta pejabat fungsional yang dilaksanakan sepanjang triwulan ke III tahun anggaran 2022.
“Kegiatan ini merupakan amanah peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,” imbuh mantan Sekda Majene itu.
Menurut bupati, tujuan pelaksanaan rapat Monev pembanguan daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah, apakah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan atau tidak, serta permasalahan yang dihadapi sampai dengan triwulan III TA 2022.
“Informasi-informasi tersebut (Rakor Monev hari ini, red) akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang akan kita tempuh sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022,” sebut mantan Kadis Pendidikan dan Kadis Sosial Pemprov Sulbar itu.
AST mengungkapkan, hasil Monev yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan apbd tahun 2022 sebesar 76.63 % fisik dan 60,37 % keuangan, sementara dana alokasi khusus realisasi fisiknya sebesar 63,49 % dan keuangan 32,79 %.
“Terkait hal ini, saya menegaskan kepada pimpinan OPD pelaksana dana alokasi khusus (DAK) agar lebih serius bekerja dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, sehingga target yang telah disusun pada saat perencanaan bisa tercapai di akhir tahun ini,” tegas AST yang kini genap berusia 60 tahun ini, sembari menyebutkan realisasi fisik dan keuangan tugas pembantuan tahun 2022 sebesar 48,82 % fisik dan keuangan sebesar 29,25 %.
“Pimpinan OPD pengelola tugas pembantuan agar memperhatikan capaian realisasi fisik dan keuangan, segera lakukan koordinasi dengan KPPN terkait proses pencairan dana tugas pembantuan,” tandasnya mengingatkan.
AST mengingatkan kepada para pimpinan OPD yang hadir serta para pejabat struktural terkait lingkup Pemkab Majene, Agar memperhatikan paparan kepala BAPPEDA terkait kinerja masing-masing OPD berdasarkan perjanjian kinerja yang telah di tanda tangani antara saya dan pimpinan OPD.”
Hal Penting yang direkomendasikan bupati Majene AST kepada para OPD Pemkab Majene :
Kepada pimpinan opd yang capaian kinerjanya baik, agar mempertahankan ritme kerja di lingkup OPD-nya sehingga apa yang ditargetkan di akhir tahun bisa tercapai.
Kepada pimpinan opd yang kinerjanya belum optimal agar segera melakukan konsilidasi dan koordinasi dengan para pejabat dan staf di lingkup opdnya sehingga apa yang di targetkan pada akhir tahun dapat tercapai.
Kepada pimpinan opd yang mengelolah pendapatan baik itu pajak maupun retribusi agar lebih bekerja keras dalam mencapai target yang telah di sepakati pada saat pembahasan dengan DPRD.
Kepada kepala bappeda agar memperhatikan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).
Kepada kepala bpkad agar mengatur dengan baik proses pencairan sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal.
Editor : Daeng Nompo’
