Terkait Pengelolaan Anggaran BLUD RSUD Majene : Dirut RSUD Majene Sesalkan Media Yang Tidak Konfirmasi Sebelum Menerbitkan Pemberitaan

- in BERITA, KESEHATAN, MAJENE, SULBAR
208
0

Terkait Pengelolaan Anggaran BLUD RSUD Majene : Dirut RSUD Majene Sesalkan Media Yang Tidak Konfirmasi Sebelum Menerbitkan Pemberitaan

di depan Konferensi Pers, Dirut RSUD Majene dr. Nurlinah, Sp.P (kiri duduk), didampingi dewan pengawas RSUD Majene, M. Jafar (Juga Kadis Sosial Kab. Majene), serta sejumlah tenaga medis dan pegawai RSUD Majene, Senin (7/11). (DN/SANDEQPOSNews.com).

SANDEQPOSNews.com, Majene – Deirektur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sangat menyesalkan berita yang diterbitkan oleh salah satu media On-Line di Majene.

dr. Nurlinah, Sp.P, selaku Dirktur RSUD Majene itu menyatakan kekecawaannya atas pemberitaan tanpa konfirmasi pada konferensi Pers di ruang rapat RSUD Majene, Senin sore (7/11/2022). dr. Nurlinah didampingi Dewan Pengawas RSUD Majene, Jafar, yang juga adalah Kadis Sosial Majene, serta sejumlah tenaga medis dan pegawai RSUD Majene.

Berikut cukilan rilis yang disampaikan oleh Dirut RSUD Majene

TemanTeman Media yang saya Hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena Mengundang teman-teman Media di hari ini dan tak lupa saya sampaikan terimakasih atas waktunya dan Kesemptan dalam menghadiri Konfrensi Pers, dimana sebagai bentuk hak jawab RSUD Majene sebagaimana saya sebagai pemegang amanah Direktur RSUD Majene.

“Dalam hal ini saya Selaku Direktur RSUD ingin menyampaikan Hak Jawab saya tentang pemuatan (terbitan, red berita dari salah satu Media Online melalui Pemerhati kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA), dalam hal Pengelolaan Dana BLUD,” dalam konferensi pers yang dilaksanakan di ruang rapat RSUD Majene, Senin sore (7/11)..

“Saya Sebagai Direktur RSUD Majene Sangat menyesalkan Media yang memuat berita tentang pengelolaan Anggaran BLUD RSUD dimana dalam pemuatan berita tak ada konfirmasi sebelumnya dan hanya menerima laporan sepihak, dimana Saya Direktur RSUD siap memberikan penjelasan bila ada yang kurang berkenan pada pengelolaan RSUD ini,” imbuhnya.

Lebih jauh dr. Nurlinah, Sp.P menjelaskan, Angaran Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat dengan BLUD Kami RSUD Majene Melakukan pengelolaan Berdasarkan PermenDagri 79 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan barang dan jasa BLUD Berdasarkan Pasal 76 dan 77 adapun Isi dari Pasal ; Berdasarkan Permendagri 79 tahun 201 tentang BLUD, pasal 76 Ayat 1: Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/atau jasa pemerintah.

  • Ayat 2, pengadaan barang/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari ;
  1. Jasa layanan
  2. Hibah tidak terikat
  3. Hasil kerjasama dengan pihak lain
  4. dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah
  • Diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai barang/atau jasa pemerintah.

Adapun Pengelolaan Dana BLUD Tahun anggaran 2022 sebesar 37 Milyar merupakan Targert Pendapatan Pada tahun berjalan dimana dalam Pengelolahan anggaran dominan penggunaan anggaran lebih pada pengembangan untuk Pembiyaan Jasa layanan Medis dimana kita ketahui bahwa Karyawan RSUD kurang Lebih 800 karwayawan dan dibagi 230 ASN dan 500 Ratus Lebih adalah Non ASN, semua jasa layanan medis dan non medis bersumber dari dana BLUD.

Penggunaan Anggaran dilakuan secara Maksimal dimana disesuaikan dengan Target Pendapatan RSUD tiap Bulannya sesuai dengan penetapan target Tiap Tahunnya, Dari segi penggunaan dana BLUD dalam pengadaan barang dan Jasa dapat kita ketahui bersama bahwa diluar dari jasa medis ada juga penggunaan dana lebih Memproritaskan untuk Operasinal Rumah sakit mulai dari:

  1. Belanja Obat-Obatan
  2. Belanjan Bahan Habis Pakai
  3. Alat Kesehatan
  4. Makan Minum Pasien
  5. Bahan Kebersihan
  6. Operasinal RSUD Lainnya, seperti” Listrik Air dan pemeliharaan gedung Kantor, yang semua itu murni bersumber dari dana BLUD untuk tahun 2022 karena tidak ada bantuan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Dari Kegiatan di atas yang dominan Penggunaan dana diluar jasa Medis adalah Belanja Obat-obatan dan belanja bahan habis Pakai, Sesuai dengan kebutuhan memaksimalkan pelayanan Pasien dari segi peningkatan mutu layanan RSUD Majene.

“Adapun dari segi penambahan Anggaran Sesudah Perubahan dari 37 Miliar menjadi 58 Miliar atau sekitar 18 Miliar merupakan penambahan dari suplus tahun sebelumnya, dimana dalam penambahan anggaran tersebut “Bukan” merupakan penambahan Target untuk tahun ini akan tetapi merupakan kegiatan tahun sebelumnya dimana dana tersebut bagian dari Lonjakan pasien covid dan penggunaan anggaran lebih dominan untuk jasa Medis, Obat —Obatan dan bahan habis Pakai Lainnya ditahun sebelumnya,” ujarnya dikutip dari rilis ini.

Menurut Direktur RSUD Majene, dr. Nurlinah, Sp.P, untuk diketahui anggaran dana BLUD dengan target 37 M, tidaklah serta merta seketika itu dana tersebut masuk di rekening BLUD berjumlah 37 M, tetapi bertahap mengikuti pelayanan setiap bulannya, karena pendapatan RSUD terbesar dari jasa pelayanan itu sendiri, ini yang menyebabkan kegiatan-kegiatan di RSUD juga dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangannya.

kata dr. Nurlinah, dari Isu yang beredar tentang penggunaan anggaran, baik dari pengadaan Obat-obatan dan alat kesehatan, “Kami sampaikan bahwa RSUD sudah melalukan sesuai dengan aturan dasar Permendagri 79 tahun 2018 Tentang BLUD Pasal 76 dan 77, dimana jika sumber dana berasal dari BLUD maka dalam penggunaan angaran diberikan fleksibilitas untuk lebih mengutamakan dan mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.”

Dia menjelaskan, untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan RSUD Majene, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, setiap Rumah Sakit harus mengikuti Standar Akreditasi Nasional yang berorientasi pada Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Pada bulan Desember mendatang RSUD Majene akan menghadapi penilaian Reakreditasi sehingga RSUD majene Berupaya penuh berbenah semaksimasl mungkin untuk memenuhi seluruh elemen penilaian standar akreditasi tersebut yang terlihat dan tampak pada beberapa kegiatan di RS ini.

Baca juga :

Bupati Majene AST Makin Merakyat, Menciptakan Suasana Silaturahim di Ruang Terbuka

Mengenai Paket Pekerjaan Kontruksi bangunan kita belum memulai, apa yang terlihat dilapangan adalah bagian dari pemeliharaan RSUD dimana dalam pekerjaan tidak menggunakan pihak ketiga seperti CV dan PT melainkan tukang Batu/kayu dengan pemberian Upah jasa secara langsung dan penggunaan barang RSUD memesan langsung ke toko yang menyiapkan barang tersebut “dan metode pembayaran melalui rekening masingmasing.

“Dari media juga memberitakan bahwa hanya salah satu Orang Kepata Bidang yang dilibatkan Kami atau saya sebagai Direktur RSUD menyanggah karena ada beberapa Kepala Bidang untuk ditugaskan membantu saya dalam percepatan kegiatan di lapangan dalam memaksimalkan hasil pekerjaan, baik pengadaan Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor RSUD Untuk Jabatan Pejabat Teknis,” katanya.

Ia mnegatakan, dalam Pengelolan dana BLUD sesuai arahan BPKP akan melekat Kepala Bidang Masing-masing dimana:

  1. Kabag tata usaha sabagai Pejabat Keuangan
  2. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Sebagai Pejabat Teknis
  3. Kabid Penunjang Sebagai Pejabat Teknis
  4. Kabid Pelayanan Sebagai Pejabat Teknis.

“Sedangkan saya sebagai Direktur bertindak sebagai KPA sekaligus sebagai PPK,” terangnya.

Penugasan atau penunjukkan pejabat teknis tidak serta merta hanya menunujuk secara personil tapi merupakan aturan yang berlaku sesuai dengan pengelohan BLUD RSUD, adapun dari pernyataan bahwa ada salah satu kepala bidang yang mempunyai sertifikat Barang dan jasa itu merupakan suatu isu yang tak dapat dipertanggung jawabkan secara personil karena sebelumnya saya sebagai selaku Direktur RSUD sudah menanyakan di awal menjabat amanah Direktur RSUD kepada Kepala Bidang apa sudah ada yang mempunyai Sertifikat Barang dan Jasa? Rupanya belum ada hanya sebatas Pelatihan Pengadaan barang dan Jasa, itulah yang menyebabkan direktur bertindak sebagai KPA sekaligus PPK.

“Sebagai Direktur saya mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja setiap bidang dan bila mana dalam pengawasan saya menemukan hai-hal yang berpotensi membahayakan atau berpotensi melanggar peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa maka bidang tersebut akan saya evaluasi pada pemberian tugas berikutnya.”

Maaf sebelumnya kepada “Teman-Teman wartawan” yang mengatakan tentang Personil, “Suami saya yang mengerjakan secara langsung tentang Paket pekerjaan atau proyek pernyataan itu sangat tidak relevan.”

“Dalam kegiatan yang ada di Rumah Sakit disaat ini hanya sebatas pemerliharaan gedung dan kantor, dan sampai saat ini belum ada kegiatan paket pekerjaan konstruksi. Adapun kunjungan suami saya di RSUD Majene bukan sesuatu yang melanggar aturan, karena sebagai direktur saya juga seorang istri dimana suami berhak berkunjung dan mensuport saya dalam bekerja di RSUD,” tandas dokter spesial paru itu dengan terbata-bata disertai mata berkaca-kaca.

Sebelum menutup Konfrensi Pers, Dirut RSUD Majene itu berjanji akan mengundang wartawan untuk hadir tiap bulannya dalam kegiatan Coffe Morning.

“Insyaa Allah akan dilakukan awal bulan ini pada tanggal 11 Nopember dalam memperingati hari HKN (Hari Kesehatan Nasional),” pungkasnya.

Namun Ia juga sangat mengharapakan adanya kerjasama yang baik antara wartawan dengan pihak RSUD Majene, terutama menyangkut liputan di RSUD Majene agar senantiasa mengkonfirmasi pihak terkait di rumah sakit tersebut.

Editor : Daeng Nompo’

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *