Dana ADD Sudah Dicairkan Tapi Proyek Desa Tidak Terealisasi, Kades Sallari Berakhir di Meja Penyidik Kejari Polman

Dana ADD Sudah Dicairkan Tapi Proyek Desa Tidak Terealisasi, Kades Sallari Berakhir di Meja Penyidik Kejari Polman

Penyidik Kejari sedang menggeledah dan memeriksa berkas di kantor Desa Sallari, Kab. Polman, belum lama ini. (Foto Kejari Polman)

sandeqposnews.com, Polewali Mandar — Kantor Kepala Desa Sallari Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar (Polman) digeledah aparat Kejaksaan Negeri Polman, belum lama ini.

Penggeledahan itu terkait dugaan Korupsi dana desa (AD) dan alokasi anggaran desa (ADD) tahun anggaran 2020.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Polman, Andi Rieker, SH, MH, membenarkan adanya penanganan kasus tersebut.

Kata Rieker, penanganan kasus Korupsi ini bukan lagi tahap penyelidikan tetapi sudah naik ke tahap penyidikan.

“Iya memang benar, kami menangani kasus dugaan korupsi di Desa Salarri. Penanganan kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada bulan April 2022,“ kata Kasi Pidsus Kejari Polman, Andi Rieker, kepada wartawan.

Untuk itu,  kata Rieker, pihak Jaksa penyidik Tipikor (tindak pidana korupsi) telah melakukan penggeledahan kantor Desa Salarri. Dalam penggeledahan itu sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu disita penyidik.

“Jaksa Penyidik telah meminta keterangan aparatur desa serta telah melakukan giat penggeledahan di kantor desa Salarri, kemudian menyita beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa Salarri di tahun 2020,” ungkap Rieker.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Kata dia, ada dugaan praktik korupsi di Desa Salarri tahun anggaran 2020.

Sebab dugaan Korupsi AD dan ADD ini,  lanjut Rieker, tidak terealisasinya pembangunan salah satu item kegiatan proyek desa di salah satu dusun di desa Salarri namun anggarannya sudah dicairkan 100 persen di tahun 2020.

“Untuk kasus ini, sementara dalam audit Inspektorat Kabupaten Polman, untuk mengetahui perhitungan kerugian keuangan negara. Kami juga optimis bahwa kasus yang kami tangani ini yakin pasti ada tersangkanya melihat taksiran awal,“ ujarnya.

Sebelumnya juga pernah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulsebar) memeriksa secara maraton puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Senin (18/2/2019), lalu.

Pemeriksaan ini terkait dugaan kasus korupsi lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Polman, tahun anggaran 2016-2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 17 miliar.

Editor : Daeng Nompo’

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *