Diduga Pungli Perizinan,  Rekanan Bersurat ke Satgas Pungli Saber Pusat Jakarta

- in BERITA, EKOBISNIS, KORUPSI, MAJENE, SULBAR
612
0

Diduga Pungli Perizinan,  Rekanan Bersurat ke Satgas Saber Pungli Pusat Jakarta

Ilustrasi perumahan subsidi untuj rakyat kurang mampu. (net).

SANDEQPOSNews.com, Majene — Sistem perizinan pembangunan rumah tinggal di Majene diduga  Pungli.

Salah satu rekanan di Majene mengalami hambatan membangun perumahan subsidi untuk masyarakat kurang mampu dikarenakan perizinan  dianggap sangat mempersulit.

Akibatnya rekanan ini  melaporkannya ke Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli di Jakarta.

Juniardi salah satu rekanan tersebut, dalam rilisnya mengatakan, rekanan yang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, diminta melengkapi berbagai berkas yang tidak tertuang dalam formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Majene.

Kami diminta melengkapi berbagai berkas yang tidak tertuang dalam formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Majene. Oknum Pegawai Dinas PU Majene juga terkesan mengarahkan kami untuk menghubungi Amril Salam, Kepala Bidang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Majene lebih dulu,” kata Juniardi dalam rilisnya, Rabu (14/7/2021).

Berikut surat yang dikirimkan ke Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli :

Hal : Laporan Masyarakat                    Majene, 14 Juli 2021
Kepada, Yth, Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli

Di,
Tempat,-
Assalamualaikum wr wb.
Salam sejahtera teriring kepada Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia ALLAH SWT dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Perkenalkan kami salah satu warga Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berniat untuk mengadukan dugaan pungutan liar (Pungli) dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yang tidak sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli.
Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang pejabat di Dinas PU Majene yang menangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempersulit masyarakat dengan berbagai persyaratan yang tidak berdasar pada regulasi yang jelas.

Kami diminta melengkapi berbagai berkas yang tidak tertuang dalam formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Majene. Oknum Pegawai Dinas PU Majene juga terkesan mengarahkan kami untuk menghubungi Amril Salam, Kepala Bidang Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Majene lebih dulu.

Modus yang diduga pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan IMB yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta dilakukan dengan cara mempersulit syarat administrasi dan memperlambat proses penerbitan IMB. Mufakat ini diduga melibatkan oknum staf hingga pejabat.

Praktek pengurusan IMB di Dinas PU Majene kami anggap bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli, Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.

Staf  Dinas PU Kabupaten Majene juga terkesan mengabaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Apalagi Pada Poin (J) Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa Aparat Sipil Negara memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

Pada dasarnya dugaan pungli di Dinas PU Kabupaten Majene diduga sudah berlangsung lama, berdasarkan informasi dari M Ridwan, salah satu pengembang perumahan di Kelurahan Baruga, Majene, pada tahun 2020 mereka terpaksa memberikan uang sebanyak Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) kepada (inisial) AS di Dinas Perumahan dan Pemukiman hanya untuk meloloskan izin lingkungan yang terus dipersulit.

Olehnya itu, kepada Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli Brigadir Jenderal Polisi Bambang Pristiwanto kami berharap memerintahkan kepada jajarannya ditingkat daerah, untuk dapat mengungkap praktek Pungli sejumlah OPD di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Demikian surat ini ditulis dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Murni dari pengalaman pribadi atas segudang permasalahan yang kami hadapi selama menjalani pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene.

Atas nama masyarakat biasa, kami sangat menunggu kebijaksanaan Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Brigadir Jenderal Polisi Bambang Pristiwanto untuk menyelesaikan dan mempermudah pelayanan publik di daerah kami.”

Hormat Kami,
Ttd
JUNIARDI, S.Pd

Tembusan :

– MenPAN-RB
– BKN RI
– PUPERA
– Ombudsman Republik Indonesia
– Bupati Majene
– Dinas PU Majene
– Redaksi Media Cetak dan Online.

Editor : Daeng Nompo’

Berita ini menunggu klarifikasi dari pihak dinas terkait.

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *