Surat Edaran PPKM Makassar Menuai Sorotan Warga : Rumah Ibadah Tutup dan Tempat Hiburan Malam Tetap Buka

Surat Edaran PPKM Kota Makassar Menuai Sorotan Warga : Rumah Ibadah Tutup dan Tempat Hiburan Malam Tetap Buka

Surat edaran walikota Makassar terkait PKKM menuai pro dan kontra, akibat point 7 dan 10 yang dianggap pilih kasih, (Selasa (6/7). (Foto dan kolase SANDEQPOSNews.com)

SANDEQPOSNews.com, Makassar – Massyarakat Kota Makassar digegerkan dengan beredarnya surat edara Wali Kota Makassar terkait pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Surat edaran ini menjadi Viral di media sosial, Selasa (6/7/2021)

Tidak sedikit dari penduduk kota berjuluk Anging Mammiri itu memberikan komentar di media sosial menyangkut sejumlah point yang dianggap tidak adil dan pilih dalam menerapkan PPKM akibat Covid19.

Surat edaran walikota ini kemudian menjadi viral setelah dibagikan oleh warga Net di media sosial hingga ke grup medos area Makassar pada Selasa (6/7/2021). Informasi tersebut menjadi keroyokan berbagai ragam komentar warga net hingga puluhan ribu.

Dalam surat edaran itu, ada 16 poin aturan mengenai penerapan PPKM di kota Makassar, ini mulai diberlakukan hari ini, Selasa (6/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021) mendatang dengan nomor surat edaran Nomor: 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021.

Seperti dikutip SANDEQPOSNews.com dari salah satu grup medos Info Makassar menyebutkan ibadah ditiadakan sementara klub malam tetap diizinkan buka.

“Wali Kota Makassar perpanjang PPKM, poin 7 ibadah ditiadakan, poin 10 diskotik, club malam tetap buka,” sebutnya.

Penelusuran surat edaran diperoleh, pada poin 7 menuliskan seluruh kegiatan ibadah akan ditiadakan selama pandemi virus corona. Sedangkan pada nomor 10 mengizinkan usaha karaoke, tempat hiburan, sampai klub malam tetap buka dengan syarat tutup lebih awal.

Baca juga :

Berikut merupakan 16 poin dalam surat edaran Wali Kota Makassar seputar perpanjangan PPKM:

  1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademisi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
  2. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  3. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, pasar modal, hotel, dan objek vital nasional lainnya bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan prokes secara lebih ketat.
  4. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik berada pada lokasi tersendiri maupun pusat perbelanjaan/mal: Makan/minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitas Jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 WITA, Untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai pukul 20.00 WITA, Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.
  5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perbelanjaan : Pembatasan jam operasional sampai pukul 17.00 WITA, Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  7. Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah di masjid, musala, gereja, pura dan vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.
  8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman, tempat wisata atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.
  9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu hingga dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.
  10. Pelaksanaan kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, kelab malam, diskotek, live musik, pijat refleksi dan semacamnya termasuk sarana penunjang tempat hiburan di hotel diizinkan sampai pukul 17.00 WITA dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  11. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  12. Penggunaan transportasi umum dan kendaraan rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan prokes secara lebih ketat yang pengaturannya diatur oleh Pemkot Makassar.
  13. Para camat dan lurah selaku ketua satgas di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Master Covid-19 kecamatan agar mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan memperketat prokes serta melakukan pemetaan terhadap titik potensi keramaian di wilayah masing-masing.
  14. Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  15. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  16. Surat edaran ini mulai berlaku pada 6 sampai 20 Juli 2021.

Baca juga : 

Tidak sedikit Warga Net di sejumlah grup Medsos ramai-ramai menanggapi aturan baru PPKM tersebut, seperti di bawah ini yang diperoleh dari Grup medsos area Makassar, diantaranya :

“WARGA ASING BEBAS MASUK WARGA SENDIRI DI BATASI PERGERAKANNYA DASAR ………….. YG TITIK ITU ADA SAMBUNGANNYA 🤣🤣🤣🤣 ADA YG PANAS,” ujar warga net mengawali komentarnya.

“Tdk yg bebas…., TKA yg masuk sdh melalui presedur yg di ttp kan pemerintah,” timpal warga net lainnya.

“Intinya tdk boleh masuk apapun alasannya soalnya indonesia sdh di berlakukan PSBB DAN PPKM itu sdh jelas aturannya, sanggah Netizen pertama,” sanggah warga net lain.

“Sekalian hilangkan sj PSBB DAN PPKM,” lanjut dia.

Salah seorang Netizen kemudian memosting Aturan PSBB yang diberlakukan sebelumnya untuk mengingatkan Netizen lainnya terkait perbedaan PSBB dengan PPKM.

PSBB

Sementara itu, PSBB merupakan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Makassar, Sumatera Barat, Banjarmasin, Tangerang, Pekanbaru, bahkan Tegal.

Arti dari PPKM yg akan di berlakukan :

  1. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
  3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan, seperti Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

  1. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Itu bedanya PSBBD dan luckdown…,” sambungnya.

“TKA yg disulawesi boleh bekerja setelah menunjukan sertifikat vacsin dr negaranya, sdh dikarantina 8 hari dan sdh di PCR…., tdk bebas spt yg anda maksud apalagi pake uang, kalau anda punya bukti bisa di adukan ke polisi atau team gugus covid….,” sebut netizen lain.

“intinya indonesia sedang sakit tdk boleh orang luar masuk, sedangkan kita walaupun sdh punya ijin pergerakan di batasi kok malah mereka pergerakannya tdk di batasi knpa tdk tunggu indonesia sdh pulih baru masuk knpa di saat indonesia sakit merajalela masuk,” kata netizen lain.

“Anda tau berapa triliyun investasi yg sedang di garap di morowali? expatriat itu bekerja sangat terisolir dari kerumunan…,” kilah Netizen tak mau kalah.

Editor : Daeng Nompo’

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *