Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, Wasekjend MUI : SUDAH SESUAI DENGAN HUKUM SYARIAT DAN HUKUM ALAM

- in BENCANA, BERITA, COVID-19, NASIONAL
174
0

Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, Wasekjend MUI : SUDAH SESUAI DENGAN HUKUM SYARIAT DAN HUKUM ALAM

Suasana shalat sunah sebelum shalat Jum’at dimulai di Masjid raya kota Makassar, Jum’at (18/6/2021). (Foto SANDEQPOSNews.com/DN).

sandeqposnews.com, Majene – Penyakit Virus Korona (Covid19) yang berasal dari negara China kini makin meresahkan sebagian negara, termasuk Indonesia. Keresahan ini pun melahirkan banyak aturan ketat bagi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan (Pokes).

Pemerintah Indonesia hari ini pun memberlakukan sturan istilah baru, yang sebelumnya bernama PSBB, PKPKM, lalu PKKM Darurat. Kali ini aturan yang diterapkan adalah PPKM Darurat yang akan berlaku mulai 3-20 Juli 2021, lalu. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, rumah ibadah seperti Masjid ditutup. Hal ini terkait aturan yang dibelakukan bulan Juli ini.

Menanggapai banyaknya keresahan penduduk Indonesia akibat peraturan PPKM tersebut, Majeli Ulama Indonesia melalui Wakil Sekjen MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Arif Fahrudin, menilai PPKM Darurat di antaranya penutupan sementara rumah ibadah, sudah sesuai dengan hukum syariat dan hukum alam. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Taushiyah MUI tertanggal 23 Juni 2021.

Kiai Arif menjelaskan, bahwa agama hadir untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi umat manusia.

“Termasuk dalam situasi Covid-19 yang meninggi saat ini, agama memiliki peran besar untuk ikut memberi rasa aman kepada masyarakat,” kata dia di Jakarta, Jumat (2/7).

Penutupan sementara rumah ibadah itu, lanjut KH. Arif, menggambarkan bahwa agama berperan untuk menyelamatkan umat manusia. Penutupan itu bertujuan menghindarkan masyarakat dari Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.

Pemberlakuan PKKM ini juga didasarakn pada fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang menyebutkan, dalam kondisi penyebaran Covid19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat zuhur di tempat masing-masing.

Selain itu, dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah salat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Aturan PPKM Darurat

Terdapat beberapa aturan selama PPKM Darurat. Berikut aturan yang harus diperhatikan.

  1. 100% Work from Home untuk sektor non essential
  2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
  3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c . Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).

  1. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
  2. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away.
  3. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  4. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
  5. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
  6. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
  7. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  8. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
  9. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
  10. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.
  1. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.

b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

  1. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.

Editor : Daeng Nompo’

 

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *