Berturut Pemda Majene 6 Kali Raih predikat WTP,  Ketua BPK Perwakilan Sulbar : Predikat WTP Bukan Jaminan Jika Tidak Ada Penyimpangan

- in BERITA, EKOBISNIS, MAJENE, SULBAR
19
0

Berturut Pemda Majene 6 Kali Raih predikat WTP,  Ketua BPK Perwakilan Sulbar : Predikat WTP Bukan Jaminan Jika Tidak Ada Penyimpangan

Suasana pertemuan Pemda Majene dengan BPK perwakilan Sulbar lewat virtual zoom, di ruang pola kantor bupati, Rabu (3/6/2021), terkait penyerahan LHP WTP yang diraih oleh Pemda secara bertutut-turut 6 kali. (Foto : Prokopimda Majene).

SANDEQPOSNews.com, Majene — Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Predikat WTP  diraih untuk ke enam kalinya yang di umumkan secara resmi melalui penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang digelar lewat virtual zoom oleh BPK Perwakilan Sulbar, Kamis (3/6/2021).

Hadir bersama Bupati Majene, Ketua DPRD Majene, Kepala BKAD, Inspektur Inspektorat beserta pimpinan OPD lainnya menyaksikan acara tersebut di Ruang Pola kantor Bupati Majene.

Bupati Majene Lukman mengaku sangat bahagia atas pencapaian WTP ke-6 kalinya sesuai dengan target sekaligus menutup periode masa kepemimpinan Fahmi – Lukman di tahun 2021.

Lukman berharap pencapaian positif tersebut menjadi warisan dimasa transisi bagi pemerintahan yang selanjutnya.

“Kami bersyukur ditahun penutup periode ini kami mampu meraih WTP yang keenam kalinya sesuai target pemerintahan kami” ujarnya.

Foto bareng Bupati dan OPD serta ketua DPRD Majene usai penyerahan LHP WTP lewat virtual zoom, Rabu (3/6/2021). (Foto : Prokopimda Majene).

Selain kepada BPK, Lukman juga menyampaikan terima kasih kepada para OPD, kepala bagian serta camat yang telah mendukung memberikan sumbangsi atas raihan tersebut.

Ketua BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Hery Ridwan, SE, MM, Ak, CA, CSFA, mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan penyerahan pelaporan bisa terlaksana dengan baik meski digelar secara virtual.

Hery menegaskan, predikat WTP bukan jaminan jika tidak ada penyimpangan dan sebagainya, mengingat ada kesalahpahaman
mengenai makna WTP. Kata dia, predikat tersebut merupakan makna kewajaran atas hasil pemeriksaan yang disajikan dalam laporan.

Selain Majene tiga Kabupaten lainnya juga mendapatkan WTP, namun tetap menjadi perhatian BPK. Hery mengucapkan selamat kepada tiga kabupaten yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP dan tetap mendorong akuntabilitas transparansi keuangan daerah dan menjadi kebangaan yang patut di pertahankan.

“Opini WTP ini bukan satu-satunya tujuan dari pengelolaan keuangan, yang penting agar pengelolaan senantiasa terlaksana dengan akuntabel, berkualitas, dan bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masysrakat,” pungkasnya.

Penandatanganan naskah penyerahan LHP WTP bupati Majene H. Lukman Nurman dan ketua DPRD Hj. Salmawati Djamado. (Foto : Prokopimda Majene).

Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado, juga mengingatkan tugas kedepean juga semakin berat, pandemi covid 19 masih berlangsung bukan tidak mungkin recofusing anggaran masih akan terjadi.

“Meski kami tidak berharap itu, tugas kita bersama mengoptimalkan pendapatan daerah yang diharapkan bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Majene,” katanya.

Rilis   : Kasubag Prokopimda Majene, Sufyan Ilbas
Editor : Daeng Nompo’

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *