Aparatur Sipil Negara Ikrarkan Netralisir Dalam Pilkada Majene 2020

SANDEQPOSNews.com, Majene — Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan kabupaten Majene mengikrarkan diri secara serempak untuk netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Majene 2020.

Ikrar ini dilakukan di halaman upacara rumah jabatan bupati Majene pagi ini, Jum’at 23 Oktober 2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pjs. Bupati Majene, Drs. H. M. Natsir, MM, Pj. Sekda Majene, Wakapolres Majene, mewakili Ketua PA Majene, para staf Ahli, para asisten dan Pimp. OPD (organisasi perangkat daerah), pejabat Eselon III dan IV, Camat, Kabag. Sekwan dan DPRD, pimp. Instansi Vertikal, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten, Lurah/Kades, serta ketua TP. PKK dan DWP Majene.

Bertindak selaku pembina apel adalah Pjs. Bupati Majene HM. Natsir, dan pembaca Ikrar netralitas ASN adalah Asisten bidang pemerintahan, administrasi dan Umum Drs. H. Abdul Hamid Haris, MM.

Amanat Pembina Apel :

Ikrar netralitas ASN yang kita laksanakan pada hari ini sebagai aktualisasi dari tugas dan wewenang penjabat Bupati berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.76-3703 yakni penjabat Bupati memfasilitasi dan menjaga netralitas ASN.

Netralitas ASN merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan Pilkada, untuk itu menjadi kewajiban saya untuk mengambil langkah langkah proaktif agar ASN selalu menjunjung tinggi netralitas.

Saya berharap kepada Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk berperan aktif mengawasi dan memantau bawahannya karena sudah ada sangsinya bagi ASN yang melanggar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

ASN harus mampu mengendalikan diri untuk tidak memposting di media sosial hal-hal yang berbau politis, karena hal ini memang kelihatan sepele tapi tetap punya konsekuensi meskipun menurut kita itu bukan kampanye, untuk itu  kita perlu berhati-hati dalam bermedia sosial.

Saya meminta kepada segenap para Kepala Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk dapat mensosialisasikan kepada stafnya untuk netralitas dalam pilkada. Netral ASN bukan berarti tidak memilih, namun netral dalam dalam arti jangan ikut-ikutan berpolitik praktis dan memihak kepada salah satu pasangan calon, agar ASN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional kompeten dan berintegritas tinggi.

Pada kesempatan yang baik ini, saya meminta kepada aparat penegak hukum agar betul-betul memantau dan mengawasi ASN yang berani melanggar dan Tidak Taat Hukum terhadap aturan yang ada, untuk diproses dan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya tidak mengharapkan dan tidak boleh dibiarkan praktek-praktek pasca Pilkada, balas jasa dan balas dendam terhadap ASN yang dianggap mendukung dan tidak mendukung, karena hal ini akan merusak sendi-sendi birokrasi, hilangnya profesionalisme ASN.

Memang dalam diri seseorang ada dua peraturan yang melekat, yakni Peraturan Birokrasi yaitu Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang Good Government dengan mengedepankan unsur-unsur normatif dalam birokrasi dan peraturan politik yakni, Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai politik yang termuat dalam RPJMD setelah pemerintah menetapkan program program dalam RPJMD.

Apel Netralitas ASN tersebut disertai dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh peserta apel yang hadir, serta dilakukan juga penyerahan dan penandatanganan hibah tanah untuk kantor BPN Majene oleh Pemkab Majene.

Selain itu, penyerahan sertipikat hak milik tanah sebanyak 12 bidang tanah oleh Kepala BPN Majene kepada Pjs. Bupati Majene, serta sertipikat tanah dari BPN Majene kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene.

Editor: SAN