Hakim PN Majene Tolak Pra Peradilan Oknum LSM LP Tipikor Terhadap Kapolres Majene

- in BERITA, HUKRIM
323
0

Hakim PN Majene Tolak Pra Peradilan Oknum LSM LP Tipikor Terhadap Kapolres Majene

Tangkapan layar, suasana sidang permohonan pra peradilan di ruang sidang Cakra PN Majene. (Screenshoot/Baharuddin video)

 

SANDEQPOSNews.com, Majene – Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh oknum LSM LP Tipikor (Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengawasan Tindak Pidana Korupsi) cabang Majene berinisial NM terhadap Kapolres Majene, ditolak oleh hakimpengadian negeri Majene, Sulawesi Barat.

Vonis penolakan dipimpin oleh hakim ketua Medi Batara Randa, SH, MH, ini berlangsung di ruangan sidang Cakra, Jum’at (20/3/2020) pagi. Sidang ini berlangsung selama tujuh kali persidangan dengan menghadirkan termohon dari pihak kuasa hukum Kapolres yaitu tim Reskrim Polres Majene yang diketuai oleh Kasat Reskrim AKP Jamaluddin, SH.

Sedangkan NM melalui kuasa hukumnya, Abdul Kadir, SH, MH, mengajukan permohonan pra peradilan ke pengadilan atas dasar penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pengadilan Negeri Majene melalui Panitera pengganti, Andi M.Sahrul, SH. MH, mengatakan, sidang permohonan pra peradilan dinyatakan ditolak karena NM sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kelengkapa dua alat bukti.

“Tadi dinyatakan sudah ditolak, sudah didengar keputusannya sudah memenuhi syarat. Sudah ada dua alat bukti dan keterangan saksi ahli. Jadi yang mohonkan di pra peradilan itu adalah masalah tersangkanya,” ujar Sharul di gedung pengadilan negeri Majene, saat dikonfirmasi SANDEQPOSNews.com, Jum’at (20/3).

Tonton Videonya Tersangka 4 Oknum LSM LP Tipikor Cab Majene :

Sementara keterangan pers disampaikan ke wartawan oleh Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji melalui Humas Polres majene, mengatakan pemohon atas nama NM (dinisialkan) oleh kuasa hukumnya Abd. Kadir, SH. MH ditolak gugatanya, setelah sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Resort Majene.

“Karena melanggar  Pasal 21 UU Tipikor berbunyi ; Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,” bunyi keterangan pers dalam rilis yang disampaikan oleh pihak Humas Polres, Jum’at (20/3).

Masih dalam keterangan pers Polres Majene, menurut Abd Kadir, SH. Kuasa hukum tersangka NM, bahwa penetapan tersangka Nurmuqladin menyimpang dalam kaidah hukum maupun norma hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 Ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014; dan penetapan tersangka tersebut belum memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang persyaratan dalam pasal 184 KUHAP.

Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji, S.Ik, M.Si melalui kuasa hukumnya AKP Jamaluddin, SH (Kasat Reskrim Majene) berserta Rekan, menerangkan, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku telah dilaksanakan secara propesional, transparansi dan akuntabilitas.

“Hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidk/ penyidik pembantu telah diperoleh 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP untuk ditetapkan selaku Tersangka. Dibuktikan gugatan pemohon praperadilan untuk seluruhnya dinyatakan ditolak oleh Hakim ketua sidang praperadilan pada Pengadilan Negeri Majene,” kata Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji.

Baca juga : 

Kronologis Kasus Versi Polres Majene

Sebelumnya pada bulan Juni 2019 Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Majene melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) pada Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Majene, tahun anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh perangkat desa.

Kronologisnya dalam kasus tersebut beberapa oknum anggota LSM dimana LSM ini bergerak di bidang pengawasan Tindak Pidana Korupsi itu, menawarkan jasa untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut.

Akhimya terjadi beberapa kali pertemuan antara oknum anggota LSM dengan perangkat Desa di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Majene.

Dimana pada pertemuan tersebut pada intinya membahas terkait kasus korupsi itu sendiri, proses penyidikan yang dilakukan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Majene dan cara menyelesaikan atau menghentikan penyidikan kasus tersebut.

Pada bulan Agustus tahun 2019 oknum anggota LSM ini meminta uang senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepihak perangkat Desa Bababulo dengan alasan untuk biaya penyelesaian kasus dan akan diberikan kepada pejabat di Polda Sulbar dan juga pejabat di Polres Majene.

Kemudian perangkat Desa Bababulo menyerahkan uang tunai sebesar Rp 199.850.000 kepada oknum anggota LSM di sebuah halte (Lutang, red) yang ada di Kota Majene.

Hasil penyidikan oknum anggota LSM ini diduga kuat menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan melawan hukum untuk merintangi, menghalangi atau menggagalkan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan ADD dan DD pada Desa Bababulo tahun anggaran2018 yang ditangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Majene.

Baca juga : 

Contoh salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum anggota LSM itu sendiri seperti memerintahkan beberapa saksi dalam kasus korupsi pengelolaan ADD dan DD pada desa Bababulo Ta. 2018 untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik.

Akhirnya ada saksi yang dengan sengaja tidak menghadiri panggilan penyidik dengan alasan atas perintah oknum anggota LSM ini, bahkan sampai dipanggil dua kali tetap tidak mau menghadiri pemeriksaan. Akibatnya penyidik kesulitan menemukan bukti dan harus mengeluarkan perintah membawa terlebih dahulu kepada saksi ini.

Masih ada beberapa perbuatan melawan hukum untuk merintangi, menghalangi atau menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota LSM ini yang ditemukan dari hasil penyidikan.

Penyidik juga masih terus mencari fakta-fakta baru melalui penyidikan yang masih berlangsung dan untuk berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Majene.

Editor : Daeng Nompo’

Subscribe & Tonton, Video Pra peradilan di Pengadilan Negeri Majene

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *