Koordinator Suvervisi Dan Pencegahan KPK RI Wlayah VIII Sulselbar Menganggap Urusan Perisizinan di PMPTSP Majene Bermasalah

- in BERITA, MAJENE, SULBAR
361
3
Dari kiri : Aissiten III Asri Albar, Kepala BPN Abdul Salam, KAsi Pidum Andi Asben Awaluddin, Koordinator Suvervisi Dan Pencegahan KPK RI Wlayah VIII Sulselbar Adliyansah Malik Nasution, bupati MAjene Fahmi Massiara, Sekda Andi Achmad Syukri, Koordinator PIC KPK Sulbar. (Foto SANDEQPOSNews.com/Daeng Nompo’)

Koordinator Suvervisi Dan Pencegahan KPK RI Wlayah VIII Sulselbar Menganggap Urusan Perisizinan di PMPTSP Majene Bermasalah

SANDEQPOSNews.com, Majene – Terungkap rekomendasi pengurusan perizinan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, dinilai salah urus oleh Koordinator Suvervisi Dan Pencegahan KPK RI Wlayah VIII Sulselbar Adliyansah Malik Nasution.

Ia menegaskan semua rekomendasi non perizinan maupun perizinan harus dituntaskan di PMPTSP, semuanya harus dilimpahkan ke PTSP. Selama ini sistem yang dilakukan PMPTSP Majene salah.

“Itu gak benar pak bupati, semuanya (harus) dilimpahkan ke PTSP, tidak ada lagi yang namanya (perizinan) keluar dari PTSP. Bapak harus jujur,”  tandas Adliyansah mengingatkan Kadis PMPTSP Majene Busri Kamedi, pada rapat Monitoring dan Evaluasi KPK RI tentang Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, di ruang pola kantor bupati Majene, Senin (2/9/2019) pagi.

Busri yang dicecar pertayaan oleh Adliyansah dari atas podium saat sambutan, diminta memberikan tanggapannya terkait sistem perizinan yang di PTSP yang dipimpinnya itu.

Busri mencoba menjelaskan, bahwa kalau rekomendasi semua sudah selesai di instansi teknis masing-masing baru proses perizinanya di terbitkan di PTSP.

“Itu ndak benar pak bupati. Semua rekon dilimpahkan di PTSP. Catat itu Jhanattan (Muhammad Jhanattan, koordinator PIC KPK Sulbar, red), tidak ada lagi yang namanya rekon di luar, tidak ada,” tegasnnya, sembari meminta kepada Jhanattan mencatat masalah yang terjadi di PTSP Majene.

Dari kanan : Inspektur Abdul Rahim, asisten II M. Djasuli Mukhtar, Asisten II Asri Albar, Pmpinan BPD Sulselbar Majene, perwakilan KPK RI Sulbar. (Foto SANDEQPOSNews.com, Daeng Nompo’).

Saat Busri kembali ingin memberikan sanggahan, tetap dibantah oleh Aldiyansah dan dianggap tidak benar.

“Saya chek itu nanti,” tandas dengan suara tinggi dan wajah merah.

Aldiyansah meminta tegas kepada Busri agar jujur, dan meminta untuk mengobrol berdua (diminati keterangan, red) seusai acara berlangsung.

Dengan wajah serius, Aldiyansah menggambarkan, ada orang datang mengurus rekon (perizinan), namun diurus di SKPD terkait, itu tidak dibenarkan karena PTSP adalah instansi satu pintu. Tidak agi melakukan pengurusan di tempat lain, dari tingkat Lingkungan, kelurahan/Desa hingga kecamatan. Tetapi harus satu pintu, yaitu langsung di Dinas PMPTSP.

Aldiyansah kembali mencecar pertanyaan benar tidaknya hal itu…, berulang ditanya Busri mantan Camat Sendana itu, baru menjawab betul.

“Nda usah lagi tambah kalimatnya, itu salah! Yang namanya PTSP, orang datang ke PTSP itu semua harus di PTSP. Namnya juga pelayanan terpadu harus begitu, tidak banyak pintunya. Kalu begitu, itu namanya PTSP juling ; pelayanan terpadu banyak jendela,” tegas dia.

“Catat itu media,” ujar Adliyansah, memminta kepada media Pers agar menuliskannya (memberitakan, red).

Aldiyansah menyatakan, bahwa semua pelakasanaan kegiatan (pemerintah)) sudah diatur dalam undang-undang.

Hati-hati banyak kasus-kasus OTT, jatuhnya ke rekon (perizinan), ini menarik,” ungkapnya.

Menegetahui konsidi itu, Aldiyansah menyarankan kepada bupati agar memindahkan (mutasi jabatan) pejabat yang tidak beres.

Baca : Pemkab. Majene Dan DPRD Majene Berkunjung ke Bukit Tinggi

Kembali Ia meminta kepada media mencatat kejadian terungkap, bahwa masih ada yang aneh terjadi di PTSP Majene.

“Betul ya pak Kadis ya?”.tanya Aldiyansah.

Dijawab Busri betul.

“Nah, apa urusan (yang dikerjakan) bapak kemarin, coba dijelaskan,” kembali Aldiyansah mencecar tanya kepada Busri.

Busri menjelaskan dengan lancar, bahwa batas penyelesaian laporan hasil kinerjanya diberi tenggak waktu oleh bupati paling lambat tahun 2020. Namun lagi-lagi kembali Alldianysah menganggap terlalu kelamaan.

“Kelamaan, besok (penyelesaian laporannya),” disambut tawa hadirin.

Aldiansyah meminta minggu depan terhitung sejak acara tersebut berlangsung (2/9), laporan hasil kinerja PMPTS Majene disampaikan ke dia (Aldiyansah). Busri pun mengiyakan.

Baca : Tim Passaka Polres Majene Tangkap Terduga Pelaku Kebakaran Pasar Topoyo Mateng

Tidak saja Kadis PMPTS Busri Kamedi yang dicecar pertanyaan terkait kinerja proses peizinan, yang merupakan dinas yang memiliki pintu pendapatan daerah itu, namun juga kepada Inspektorat.

Lagi-lagi Aldiyansah menilai kinerja Inspektorat yang dipimpin oleh Abdul Rahim itu, dianggap belum maksimal.

Bupati Majene Fahmi Massiara memberikan peringatan kepada semua OPD yang dipimpinnya itu, Dia mengharapakan kepada seluruh OPD agar segera menindaklanjuti apa yang disampaikan pihak KPK.

”Saya hanya menegaskan kembali, karena persoalan ini sudah berjalan sebelumnya,” katanya.

Fahmi mengaku temuan KPK RI itu terhadap kasus PTSP, dirinya tidak mengontrol akarena banyak persoalan yang dihadapi.

“Saya juga tidak kontrol sebab terlalu banyak persoalan, jadi saya minta yang bilang tadi besok, harus besok, kemudian masalah motor saya minta agar segera ditarik,” tegas Fahmi.

Sementara itu, Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat, Mohammad Jhanattan, megatakanKPK mendorong Pemkab Majene untuk segera melakukan penertiban dalam pengelolaan aset daerah dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Kita monitoring dan evalusai pagi ini di Majene dalam rangka penertiban aset daerah, ada di 14 persen aset yang baru tersertifikasi,” beber Jhanattan kepada sejumlah sejumlah Jurnalis, seusai rapat tersebut.

Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat, Mohammad Jhanattan. (Foto Daeng Nompo’).

Menurut Jhanattan 14 persen itu masih sangat minim sekali, sisanya belum. Dia mengungkapkan ada sekira 600 lebih aset yang belum tersertifikasi di Majene.

Terkait sertifikasi tanah, Jhanattan meminta komitmen dari kantor Badan Pertanahaan Nasional (BPN) di Majene. Dia meminta bantuan  BPN agar asset tersebut segera disertifikatkan, paling lambat bulan Oktober mendatang.

“Kami minta komitmen dari BPN, seperti asset tanah yang belum disertifikatkan dan patoknya sudah dipasang. Janjinya (BPN) bulan oktober segera diselesaikan,” bebernya.

Tidak itu saja, menurutnya pihak KPK meminta ada keseriusan dari Dinas PTSP Majene terkait perizinan-perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan dari semua jenis perizinan yang ada di Majene.

“Perizinan itu harus ada di PTSP, karena sesuai peraturan perizinan itu sepenuhnya ada di PTSP. Tidak boleh lagi ada di luar,

mereka rekomendasinya perizinan masih diluar, makanya kami minta semua dilimpahkan ke PTSP, ”ujarnya.

 

Soal pengadaan barang dan jasa, kata dia, diperlukan orang-orang yang sudah disahkan dan memiliki surat keputusan dari Bupati.

”Mereka itu harus permanen, tidak boleh dua kaki. Mereka tidak boleh ada di OPD lain, khususnya di PTSP,” tandasnya.

Hadir dalam rapat monev tersebut, Sekda Majene Andi Achmad Syukri, Kasi Pidum Kejari Majene Andi Asben Awaluddin mewakili Kajari Majene, kepala kantor BPN Abdu Salam, staf ahli dan asisten, para pimpinan OPD Majene dan para Kabag kantor Setda Majene©

Editor : Daeng Nompo’

Video Terkait PMPTS Majene Dicecar Pertnayaan Oleh Pihak KPK

3 Comments

  1. Pingback: Ditemukan Banyak Bocoran Pajak PAD Tidak Maksimal di Pemda Polman – SANDEQPOSNews.Com

  2. Pingback: Laporan Dari KPK RI Sulbar, Optimalisasi PAD Majene Masih Sangat Minim – SANDEQPOSNews.Com

  3. Pingback: Hari Ini PLN Majene Memadakan Jaringan Listrik Lampu di Seluruh Wilayah Majene, Ini Penjelasannya – SANDEQPOSNews.Com

*Berkomentarlah di kolom komentar dibawah dengan bijaksana yang menginspirasi dan bertanggung jawab.Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti yang diatur dalam UU ITE.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *